KORUPSI

·         Korupsi dan Politik Hukum Ekonomi

Korupsi merupakan permasalan mendesak yang harus diatasi, agar tercapai pertumbuhan dengan geliat ekonomi yang sehat. Berbagai catatan tentang korupsi yangsetiap hari diberitakan oleh media masa baik cetak maupun elektronik, tergambar adanya peningkatan dan pengembangan model-model korupsi.Dimensi politik hukum yang merupakan ³kebijakan pemberlakuan´ atau³anactment policy´, merupakan kebijakan pemberlakuan sangat dominant di Negara berkembang, pengusaha tepatnya, untuk hal yang bersifat negatif atau positif. Dan konsep perundang-undangan dengan dimensi seperti ini dominant terjadi di Indonesia, yang justrumembuka pintu bagi masuknya praktek korupsi melalui kelemahan perundang-undangan.Fakta yang terjadi menunjukan bahwa Negara-negara industri tidak dapat lagimenggulur Negara-negara berkembang soal praktik korupsi, karena melalui korusilahsystem ekonomi social rusak, baik Negara maju dan berkembang. Bahkan dalam buku³The Confession of Economic Hit Man´ John Pakin mempertegas peran besar Negaraadidaya seperti Amerika serikat melalui lembaga donor seperti IMF, Bank Dunia dan perusahaan Multinasional terperangkap dalam hutang luar Negeri yang luar biasa besar,seluruhnya dikorup oleh pengusaha Indonesia saat ini.

Demokrasi dan metamorfosisKorupsi pergeseran sistem, melalui tumbangnya kekuasaan Icon orde baru, Soeharto,membawa berkah bagi tumbuhnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Reformasi, begitu banyak orang menyebutperubahan tersebut. Namun sayangnya reformasi harus dibayar mahal oleh Indonesia melalui rontoknya fondasi ekonomi yang memang ³Budle gum´yang setiap saat siap meledak itu. Kemunafikan (Hipocrassy) menjadi senjata ampuhuntuk membodohi rakyat. Namun, apa mau ditanya rakyat tak pernah sadar, dan terbuaioleh lembut lagu dan kata tertata rapi dari hipocrasi yang lahir dari mulu para pelanjutcita-cita dan karakter orde baru. Dulu korupsi tertralisasi di pusat kekuasaan, seiringotonomi dan desentralisasi daerah yang diikuti oleh desentralisasi pengelolaan kekuangandaerah, korupsi mengalami pemerataan dan pertumbuhan yang signefikan. Disharmonisasi politik ekonomi social, grafik pertumbuhan jumlah rakyat terus naik karena korupsi.Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia praktek korupsi makin mudahditemukan diberbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial.,kepentingan pribadi menjadi pilihan utama dibandingkan kepentingan umum, sertakepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi prilaku sosialsebagaian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas public. Biro prlayanan public justru digunakan oleh pejabat public untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat.

Keadilan ekonomi dan keadilan social sejauh ini tidak terwujud di Indonesiakarena tidak kembangkannya keadilan politik. Keadilan politik adalah aturan main berpolitik yang adil, atau menghasilkan keadilan bagi seluruh warga Negara.

Kita menghimbau para filosof dan ilmuan-ilmuan social, untuk bekerja keras dan berpikir secara empiric indktif yaitu selalu menggunakan data-data empiric dalam berargumentasi,tidak hanya berpikir secara teoritis saj, lebih-lebih dengan selalu mengacu pada teori-teori berat. Dengan berpikir empiric kesimpulan-kesimpulan pemikiran yang dihasilkan akanlangsung bermanfaat bagi masyarakat dan para pengambil kebijakan masa sekarang.Misalnya, adilkah orang-orang kaya kita hidup mewah ketika pada saat yang sama masihsangat banyak warga bangsa yang harus mengemis sekedar untuk makan. Negara kayaatau miskin sama saja, apabila tidak ada itikad baik untuk memberantas praktek korupmaka akan selalu mendestruksi perekonomian dalam jangka pendek maupun panjang.Banyak bukti yang menunjukan bahwa skandal ekonomi dan korupsi sering terjadidibanyak Negara kaya dan makmur dan juga terjadi dari kebejatan moral para cleptocrasydi Negara-negara miskin dan berkembang seperti Indonesia.

 Pembangunan ekonomi sering dijadikan asalan untuk mengendalikan sumber dya alam kepada perusahaan multinasional dan negar adi daya yang Didalamnya telah terkemas praktik korupsi untuk menumpuk pundik-pundi harta bagi kepentingan politik dan pribadi maupun Kelompoknya.

·         Memberantas Korupsi Demi Pembangunan Ekonomi

Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, korupsi juga menghamabt pengembangan system pemerintahan demokratis. Korusi Memupuk tradisi perbuatan yangmenguntungkan diri sendiri atau Kelompok, yang mengesampingkan kepentingan public.Dengan begitu korupsi menutup rapat-rapat kesempatan rakyat lemah menikmati pembangunan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Pendekatan yang palingampuh dalam melawan korupsi di Indonesia.Pertama, mulai dari meningkatkan standar tata pemerintahan melalui konstruksi integritas nasional. Tata pemerintahan modern mengedepankan system tanggung gugatdalam tatanan seperti ini harus muncul pers yang bebas dengan batas-batas undang-undang, yang juga harus mendukung terciptanya tata pemerintah dan masyarakat yang bebas dari korupsi. Demikian pula dengan pengadilan. Pengadilan merupakan bagian daritata pemerintahan, yudikatip tidak lagi menjadi hamba penguasa. Namun memiliki ruangkebebasan menegakan kedaulkatan hukum dan peraturan dengan Demikian akanterbentuk lingkaran perbaikan yang memungkin seluruh pihak untuk melalukan pengawasan, dan pihak lain diawasi. Namun, konsep ini sangat mudah dikatakan dari pada dilaksanakan. Setidaknya dibutuhkan waktui yang cukup lama untuk membangun pilar-pilar. Bangunan integritas nasional yang melakukan tugas-tugas yang efektif dan berhasil menjadikan tindakan korupsi sebagai prilaku beresiko yang sangat tinggi dengan hati yang sedikit.

Dalam tatanan pemerintahan yang demokratis, para politis dan pejabat Negaratergantung dengan suara masyarakat sipil. Artinya kecerdasan social politik darimasyarakat sipil-lah yang memaksa para politisi dan pejabat Negara untuk menahan diridari praktek korupsi. Masyarakat sipil yang cerdas secara social politik akan memilih pimpinan (politis) dan pejabat Negara yang memiliki integritas diri yang mampu menahandiri dari korupsi dan merancang kebijakan kearah pembangunan ekonomi yang lebih baik.Melalui masyarakat sipil yang cerdas secara social politik pula pilar-pilar peradilan danmedia massa dapat di awasi sehingga membentuk integritas nasional yang alergi korupsi.Ketika kontrusi integritas Nasional berdiri kokoh dengan payung kecerdasar social politik masyarakat sipil, maka pembangunan ekonomi dapat distimulus dengan efektif.Masyarakat sipil akan mendorong pemerintah untuk menciptakan ruang pembangunanekonomi yang potensial.