BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Ilmu ekonomi adalah suatu bidang
ilmu pengetahuan yang sangat luas liputannya. Oleh sebab itu sangatlah sukar
untuk membuat definisi yang akan memberikan gambaran yang tepat mengenai
analisis-analisis yang diliputi oleh ilmu ekonomi. Inilah latar belakang kami
dalam membuat makalah ruang lingkup ekonomi.
BAB II
RUANG LINGKUP EKONOMI
Definisi Ilmu Ekonomi
Ilmu ekonomi adalah ilmu yang
mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti
masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang
tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.
Permasalahan itu kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan.
Kata "ekonomi" sendiri
berasal dari kata Yunani (oikos) yang berarti "keluarga, rumah
tangga" dan (nomos), atau "peraturan, aturan, hukum," dan secara
garis besar diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau
"manajemen rumah tangga." Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi
atau ekonom adalah orang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja.
Secara umum, subyek dalam ekonomi
dapat dibagi dengan beberapa cara, yang paling terkenal adalah mikroekonomi vs
makroekonomi. Selain itu, subyek ekonomi juga bisa dibagi menjadi positif
(deskriptif) vs normatif, mainstream vs heterodox, dan lainnya. Ekonomi juga
difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan
pemerintah.
Teori Ekonomi juga dapat digunakan
dalam bidang-bidang selain bidang moneter, misalnya penelitian perilaku
kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga
dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena pada dasarnya adalah ilmu yang
mempelajari pilihan manusia. Banyak teori yang dipelajari dalam ilmu ekonomi
diantaranya adalah teori pasar bebas, teori lingkaran ekonomi, invisible hand,
informatic economy, daya tahan ekonomi, merkantilisme, briton woods, dan
sebagainya.
Ada sebuah peningkatan trend untuk
mengaplikasikan ide dan metode ekonomi dalam konteks yang lebih luas. Fokus
analisa ekonomi adalah "pembuatan keputusan" dalam berbagai bidang
dimana orang dihadapi pada pilihan-pilihan. misalnya bidang pendidikan,
pernikahan, kesehatan, hukum, kriminal, perang, dan agama. Gary Becker dari University
of Chicago adalah seorang perintis trend ini. Dalam artikel-artikelnya ia
menerangkan bahwa ekonomi seharusnya tidak ditegaskan melalui pokok
persoalannya, tetapi sebaiknya ditegaskan sebagai pendekatan untuk menerangkan
perilaku manusia. Pendapatnya ini terkadang digambarkan sebagai ekonomi
imperialis oleh beberapa kritikus.
Banyak ahli ekonomi tingkat tinggi merasa bahwa kombinasi antara teori dengan
data yang ada sudah cukup untuk membuat kita mengerti fenomena yang ada di
dunia. Ilmu ekonomi akan mengalami perubahan besar dalam ide, konsep, dan
metodenya walaupun menurut pendapat kritikus, kadang-kadang perubahan tersebut
malah merusak konsep yang benar sehingga tidak sesuai dengan kenyataan yang
ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan "apa seharusnya dilakukan para ahli
ekonomi?"
Metodologin Ekonomi
Sering disebut sebagai The queen of social sciences, ilmu ekonomi telah
mengembangkan serangkaian metode kuantitatif untuk menganalisis fenomena
ekonomi. Jan Tinbergen pada masa setelah Perang Dunia II merupakan salah satu
pelopor utama ilmu ekonometri, yang mengkombinasikan matematika, statistik, dan
teori ekonomi. Kubu lain dari metode kuantitatif dalam ilmu ekonomi adalah
model General equilibrium (keseimbangan umum), yang menggunakan konsep aliran
uang dalam masyarakat, dari satu agen ekonomi ke agen yang lain. Dua metode
kuantitatif ini kemudian berkembang pesat hingga hampir semua makalah ekonomi
sekarang menggunakan salah satu dari keduanya dalam analisisnya. Di lain pihak,
metode kualitatif juga sama berkembangnya terutama didorong oleh keterbatasan
metode kuantitatif dalam menjelaskan perilaku agen yang berubah-ubah.
Masalah
pokok ekonomi dan pengaruh mekanisme harga
MASALAH POKOK EKONOMI
Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia dihadapkan pada berbagai masalah. Hal ini
dimungkinkan karena jumlah dan macam kebutuhan manusia tidak terbatas. Masalah
pokok ekonomi yang dihadapi manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu masalah
bagi produsen dan konsumen.
1. Masalah ekonomi bagi produsen
Berikut masalah ekonomi yang
harus dihadapi oleh produsen :
a. Barang apa yang harus
diproduksi (what)
b. Bagaimana barang tersebut
diproduksi (why)
c. Untuk siapa barang tersebut
diproduksi (what for)
2. Masalah ekonomi yang dihadapi konsumen
Masalah pokok yang dihadapi konsumen
adalah terbatasya alat pemuas, padahal kebutuhan manusia tidak terbatas. Agar konsumen
dapat memenuhi berbagai kebutuhannya maka konsumen akan menyusun skala prioritas.
Adapun hal-hal yang mempengaruhi skala prioritas adalah tingkat pendapatan atau
penghasilan, kedudukan seseorang, dan faktor lingkungan.
PENGARUH MEKANISME HARGA
Krisis finansial global yang terjadi
sejak akhir tahun 2007 telah menyebabkan perlambatan ekonomi global secara
bertahap. Diperkirakan daya beli masyarakat menurun. Banyak pihak yang
mengatakan bahwa krisis hanya terjadi pada negara maju seperti Amerika Serikat
dan Uni Eropa. Namun perlu diingat bahwa sebagian besar negara yang kekuatan
pasarnya sedang tumbuh (energing market) menguasai 60% pangsa pasar ekspor ke
Amerika Serikat dan negara-negara maju. Karena itu, jika terjadi penurunan
permintaan, pasti akan berdampak terhadap permintaan barang-barang dari
negara-negara yang sedang tumbuh (emerging countries). Tentu hal ini akan
berakibat pada menurunnya kinerja berbagai sektor usaha, khususnya industri.
Harapan untuk segera terlepas dari
himpitan krisis ekonomi yang terjadi sejak akhir tahun 2007 nampaknya bukan
merupakan sesuatu yang berlebihan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa
indikator ekonomi, seperti tingkat suku bunga perbankan yang terus menurun,
menyesuaikan suku bunga SBI, inflasi yang semakin terkendali serta transaksi di
bursa efek yang semakin bergairah. Kondisi tersebut setidaknya dapat ditangkap
sebagai sinyal bahwa Indonesia sudah mulai memasuki tahap recovery atau
kebangkitan.
Memang masih banyak faktor lain yang
mempengaruhi dan sekaligus menentukan tingkat prosentase pemulihan ekonomi dan
tingkat suku bunga bank, inflasi serta kondisi bursa efek pada umumnya dapat
dijadikan sebagai barometer.
Pengertian Sistem Perekonomian
Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan
oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada
individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah
sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu
mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh
memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor
tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada
di antara dua sistem ekstrim tersebut.
Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat
dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah
perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada
pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi.
Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang
mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran
dan permintaan.
Perkembangan Sistem Perekonomian
Indonesia
1.
Sistem Ekonomi Demokrasi
Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila
dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk
kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem
perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD
1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun
untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan
ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi
dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan
perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan
dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan
pengawasan pemerintah.
Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan
seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha
mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan,
membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat
kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
2. Sistem Ekonomi Kerakyatan
Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia
sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad
melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang
Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian
Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan,
masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah
menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.
Sistem Perekonomian Indonesia
Kemunculan suatu aliran ekonomi di dunia, akan
selalu terkait dengan aliran ekonomi yang muncul sebelumnya. Begitu pula dengan
garis hidup perekonomian Indonesia. Pergulatan kapitalisme dan sosialisme
begitu rupa mempengaruhi ideologi perekonomian Indonesia.
Era pra-kemerdekaan adalah masa di mana
kapitalisme mencengkeram erat Indonesia, dalam bentuk yang
paling ekstrim. Pada masa ini, Belanda sebagai agen kapitalisme benar-benar
mengisi tiap sudut tubuh bangsa Indonesia dengan ide-ide kapitalisme dari
Eropa. Dengan ide kapitalisme itu, seharusnya bangsa Indonesia bisa berada dalam
kelas pemilik modal. Tetapi, sebagai pemilik, bangsa Indonesia dirampok
hak-haknya. Sebuah bangsa yang seharusnya menjadi tuan di tanahnya sendiri,
harus menjadi budak dari sebuah bangsa asing. Hal ini berlangsung hingga bangsa
Indonesia mampu melepaskan diri dari penjajahan belanda.
“Perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas
kekeluargaan.” Demikianlah kira-kira substansi pokok sistem perekonomian
Indonesia paska kemerdekaan. Lalu apa hubungan substansi ini dengan dua aliran
utama perekonomian dunia? Adakah korelasi sistem perekonomian Indonesia paska
kemerdekaan ini dengan dua mainstrem tadi? Atau malah kapitalisme dan
sosialisme sama sekali tidak berperan dalam melahirkan sistem perekonomian
Indonesia?
Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas ada
baiknya kita cari tahu dahulu seperti apakah sistem perekonomian Indonesia.
Dengan melihat seperti apakah sistem perekonomian Indonesia secara tidak
langsung kita sedikit-banyak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas.
Di atas disinggung bahwa sistem perekonomian
Indonesia beradasarkan asas kekeluargaan. Lalu, apa asas kekeluargaan itu?
Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, “
Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di
sini secara jelas nampak bahwa Indonesia menjadikan asas kekeluargaan sebagai
fondasi dasar perekonomiannya. Kemudian dalam pasal 33 ayat 2 yang berbunyi,
“Cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara”, dan dilanjutkan pada pasal 33 ayat 3 yang
berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” dari
bunyinya dapat dilihat bahwa dua pasal ini mengandung intisari asas itu. Hal
ini tercemin dari penguasaan negara akan sumber-sumber daya alam dan kemudian
tindak lanjutnya adalah kembali pada rakyat, secara tersirat di sini nampak
adanya kolektivitas bersama dalam sebuah negara. Meskipun dalam dua
pasal ini tidak terlalu jelas kandungan asas kekeluargaanya, namun melihat
pasal sebelumnya, kedua pasal inipun akan jadi terkait dengan asas kekeluargaan
itu.
Kemudian dalam pasal 27 ayat dua yang berbunyi,
“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.” Makna kekeluargaan di sini lebih jelas di bandingkan pasal 33
ayat 2 dan 3. Ada hak yang menjembatani antara negara dan warga negara.
Hubungan ini tidak hanya sekedar apa yang harus di lakukan dan bagaimana
memperlakukan. Tetapi ada nilai moral khusus yang menjadikannya istimewa. Dan
nilai moral itu adalah nilai-nilai yang muncul karena rasa kekeluargaan. Dan
hal ini pun tidak jauh beda dengan yang ada dalam pembukaan UUD, di dalamnya
asas kekeluargaan juga muncul secara tersirat.
Mengacu pada pasal-pasal di atas, asas kekeluargaan
dapat digambarkan sebagai sebuah asas yang memiliki substansi sebagai berikut;
kebersamaan, idealis keadilan, persamaan hak, gotong-royong, menyeluruh, dan
nilai-nilai kemanusiaan.
Menilik dari substansi-substansi itu dapat
diketahui bahwa sosialisme telah mengakar ke dalam tubuh perekonomian
Indonesia. Ada bagian-bagian aliran sosialisme yang menjadi bagian sistem
ekonomi kita. Dan yang perlu di garis bawahi, bagian-bagian aliran sosialisme
yang diadopsi itu bukanlah bagian secara keseluruhan, melainkan hanya
bagian-bagian yang dianggap sesuai dan baik untuk Indonesia.
Kemudian bagaimana dengan kapitalisme?
Kapitalisme lahir di Eropa dengan ide-ide pasar
bebasnya. Tapi apakah hanya itu saja ide-ide kapitalisme? Dengan lantang kita
akan menjawab tidak, sistem pasar bebas sendiri hanya bagian umum dari ide-ide
kapitalisme, jadi tentu ada bagian-bagian yang lebih substantif dalam
kapitalisme. Sebut saja, kebebasan bertindak, kepemilikan hak, kebebasan
mengembangkan diri, dan banyak lagi, tentu ini adalah substansi kapitalisme
yang baik, di luar itu lebih banyak lagi substansi-substansi kapitalisme yang
tidak sesuai dengan sistem perekonomian Indonesia. Sejenak kita berfikir bahwa
substansi-substansi itu bukankah ada dalam sistem ekonomi Indonesia.
Jadi antara kapitalisme dan sistem ekonomi
Indonesia memang memiliki kaitan yang cukup erat, seperti halnya hubungan
sosialisme dengan sistem ekonomi indonesia . Hal ini juga dipertegas dalam
UUD’45, dalam pasal 27 ayat 2 yang telah dibahas di atas. Selain ada unsur
sosialisme ternyata dalam pasal ini juga mengandung unsur kapitalisme. Hak
untuk memilik pekerjaan ternyata juga termasuk hak kepemilikan yang merupakan
substansi kapitalisme. Selain itu dalam pasal ini juga tersirat bahwa kewajiban
negara adalah sebagai agen pelindung individu-individu sebagai warga negara.
Tanggung jawab negara terhadap hak-hak individu ini adalah bagian dari
substansi kapitalisme yang menjadikan individu-individu sebagai subjek.
Pelaku-pelaku Ekonomi dalam Sistem
Perekonomian Indonesia
Setiap negara mempunyai permasalahan ekonomi dan
setiap negara mempunyai cara tersendiri dalam mengatasinya. Ada negara yang
dengan tegas menentukan bahwa pemerintah yang harus mengatasi setiap masalah
ekonomi, dan pemerintahlah pula yang mengatur semua kegiatan ekonomi.
Sebaliknya ada negara yang berpendapat bahwa dalam mengatasi setiap masalah
ekonomi dan mengatur semua kegiatan ekonomi diserahkan pada pihak swasta.
Selain itu ada juga negara yang mencari jalan tengah antara keduanya. Bagaimana
setiap negara menjawab permasalahan-permasalahan ekonomi menunjukkan sistem
ekonomi yang dianutnya. Dalam rangka menjalankan sistem ekonominya, negara akan
membutuhkan pelaku-pelaku ekonomi.
Terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan
sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan negara (pemerintah),
perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan
menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah
sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling
bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap
saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka
mewujudkan ekonomi kerakyatan.
1. Pemerintah (BUMN)
A. Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi
Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan
kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.
1 ) Kegiatan produksi
Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai
pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh
negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan
Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan). BUMN memberikan kontribusi yang
positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut
berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka
mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut
diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti
sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan,
pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta
konstruksi. BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi
dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang
banyak. Misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT
Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya.
Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan
yang kurang menguntungkan.
2 ) Kegiatan konsumsi
Seperti halnya yang telah kalian pelajari pada bab
8 mengenai pelaku-pelaku ekonomi, pemerintah juga berperan sebagai pelaku
konsumsi. Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan
tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani
masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit,
atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan
seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus
dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Contoh-contoh mengenai
kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti membeli
barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai
pemerintah, dan sebagainya.
3 ) Kegiatan distribusi
Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah
juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan
pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh
perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan
sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG.
Penyaluran sembako kepada masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat
miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh
pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan
memengaruhi banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga
barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh karena
itu, peran kegiatan distribusi sangat penting.
B . Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi
Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya
berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga
berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda
perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional.
2. Swasta (BUMS)
BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di
Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak
swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS
didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam
pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD
1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal.
Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai
kebijaksanaan.
Perusahaan-perusahaan swasta sekarang ini telah
memasuki berbagai sektor kehidupan antara lain di bidang perkebunan,
pertambangan, industri, tekstil, perakitan kendaraan, dan lain-lain. Perusahaan
swasta terdiri atas dua bentuk yaitu perusahaan swasta nasional dan perusahaan
asing.
3. Koperasi
Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau
badan hokum koperasi denga melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip
koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Setelah
menguraikan secara singkat diatas tentang RUANG LINGKUP EKONOMI, saya dapat
menyimpulkan sebagai berikut :
Ekonomi
adalah semua hal yang menyangkut tentang segala kehidupan manusia (secara
individu, negara ,internasional).
Kebutuhan
merupakan kegunaan yg timbul dari dalam diri seseorang/masyarakat dalam bentuk
tuntutan untuk memperoleh pemenuhan.kebutuhan manusia dapat dilihat dari
berbagai segi,untuk memperoleh pemenuhannya manusia menggunakan barang/jasa.
B. Saran
Kepada rekan-rekan pembaca, kami
mengharap adanya kritik dan saran yang membangun. Karena kami sadari bahwa
makalah ini sangat jauh dari kesempurnaan.
Daftar Pustaka
William d. nordhaus. Ilmu
ekonomi.Media Global Edukasi, Jakarta
Ritonga, dkk. Pelajaran
Ekonomi. Jakarta:Erlangga.
Sukwiaty, dkk. Ekonomi
SMA. Bandung:Yudhistira